Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Baru Dilantik Pelayaran Harapkan Perubahan Agar Berdaya Saing

Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 Budi Karya Sumadi melakukan serah terima jabatan kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 beserta jajarannya. Selama periode tersebut berbagai capaian telah diraih oleh Kemenhub, diantaranya tercapainya kepuasan masyarakat atas aktivitas mudik ketika dan pasca pandemi COVID 19 sebesar 89%, kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP - CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, serta berbagai pencapaian lainnya.

"Capaian tersebut tentu tidak bisa terlepas dari adanya sinergi, kolaborasi, dan transformasi di tubuh Kementerian Perhubungan yang luar biasa. Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan dan sempurnakan untuk tercapainya 8 misi Astacita menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Menhub Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk terus semangat melanjutkan estafet pemerintahan, pembangunan konektivitas dengan transportasi, peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi.

Dudy Purwagandhi adalah pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada 23 September 1970. Dia diangkat menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Ia merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Sejak awal 2020, ia menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari 1997 sampai 2004, ia menjabat sebagai Staff Assistant BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba. Dari 2004 sampai 2007, ia menjabat sebagai GA Department Head di perusahaan yang sama. Ia juga pernah menjabat sebagai Internal Audit di PT Dua Samudera Perkasa dari 2007 sampai 2008.

Dari 2008 sampai 2009, ia menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Marine Trans dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) pada tahun 2008-2009. Ia juga berkarier sebagai Direktur di Seacons Trading Limited, Singapura (2011-2020), Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019), dan Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011). Ia memulai karier di pemerintahan sebagai Staf Khusus Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari 2018 sampai 2019.

Sementara itu Budi Karya Sumadi menyampaikan selamat datang kepada Menhub Dudy dan mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin baru di Kementerian Perhubungan.

"Saya percaya Bapak akan membawa Kementerian Perhubungan menuju kemajuan yang lebih besar. Kementerian ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat agar kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ujar Budi Karya Sumadi.

Dalam kesempatan ini, Budi Karya Sumadi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan atas dedikasi dan komitmen bersama, sehingga amanah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transportasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut Budi Karya Sumadi berharap visi dan misi pemerintahan baru dapat diimplementasikan dengan baik oleh Menteri Perhubungan baru dan didukung sepenuhnya oleh seluruh pegawai. "Mari kita hadapi tantangan ke depan dengan semangat baru dan komitmen yang kokoh. Bersama, kita dapat mewujudkan sektor perhubungan yang lebih baik dan berkelanjutan," imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, dan Sekretaris Utama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris Achadi.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association Siaya A. Surya menyampaikan selamat datang kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi dan menyampaikan terima kasih kepada Menhub Budi Karya Sumadi yang telah mengabdi menjadi Menteri Perhubungan sejak 2016.

Organisasinya siap bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat selama Prabowo menjadi presiden selama lima tahun ke depan dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Siana menjelaskan jika sektor pelayaran Indonesia memiliki peran penting karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Indonesia memiliki laut yang luas dan belasan ribu pulau. Indonesia berada di antara Benua Asia dan Australia, sehingga menjadi jalur transportasi dan perdagangan internasional. Bahkan 40% perdagangan dunia yang menggunakan kapal kargo, melewati perairan Indonesia.

Bahkan sektor pelayaran Indonesia sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi utama dan faktor pertumbuhan karena mempunyai sejumlah kekuatan seperti memiliki jalur pelayaran yang strategis, makin banyak armada kapal nasional berbendera Indonesia, adanya regulasi dan kebijakan pelayaran yang ketat serta penerapan kebijakan nasional azas cabotage.

Siana menjelaskan jika saat ini sektor pelayaran masih dihadapkan masalah banyaknya kebijakan dan regulasi yang perlu direvisi guna meningkatkan daya saing pelayaran nasional.

Pertama, beberapa waktu ke depan, fasilitas penundaan penerapan kebijakan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Transaksi Menggunakan Mata Uang Rupiah bagi sektor pelayaran akan segera berakhir. Sebelumnya, pelayaran memperoleh fasilitas penundaan selama 10 tahun sejak 2016. Artinya, pada 2026 yang akan datang, fasilitas ini akan berakhir sehingga kita di asosiasi harus meresponnya dengan aktif, apakah fasilitas penundaan ini telah cukup atau belum sehingga membutuhkan perpanjangan. “Kami ingin sektor angkutan laut tumbuh dan berkembang lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Kedua, Surat Edaran Kepala SKK Migas No. SRT-0102/SKKMA 0000/2018/S6 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Kewajiban Penggunaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Dalam Operasi Perkapalan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, karena dapat menimbulkan biaya tinggi akibat terjadinya double class sehingga memberatkan operator kapal.

Ketiga, merevisi Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan tersebut sangat memberatkan pelaku usaha pelayaran dikarenakan terdapat 435 pos tarif (51%) dan 482 pos tarif (57%) yang naik antara 100% hingga 1000% dibandingkan dengan pos tarif yang diatur berdasarkan PP No.6 tahun 2009. Revisi itu akan memberikan kepastian usaha bagi angkutan laut.

Selain itu, terdapat pos tarif yang tidak jelas pelayanannya, tetapi harus dibayar (No service but pay). Sebagai contoh adalah tarif PNBP atas pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang tidak jelas manfaatnya, tetapi ditagihkan tarifnya sebesar 1% dari total tarif bongkar muat barang di pelabuhan.

Keempat, melaksanakan Permendag No. 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu dalam rangka mendukung kegiatan beyond cabotage. Pokok permasalahan dari pelaksanaan peraturan ini

hanya pada aturan perpajakan yaitu PPN jasa angkutan luar negeri & PPH pasal 26. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu perbaikan sektor perpajakan atas angkutan luar negeri Indonesia.

Kelima, pemerintah membuat kebijakan untuk membuka kegiatan klasifikasi yang setara bagi klasifikasi dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan sertifikasi statutory kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri maupun dalam negeri sesuai dengan amanat UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Siana, Indonesia pernah merasakan bagaimana pelayaran nasional berjaya pada era 1970-an hingga awal 1980-an. Tetapi, pernah terpuruk pada era 1980-an hingga awal tahun 2000 karena kebijakan schrapping.

Pada 2005, dunia angkutan laut nasional mulai bangkit hingga sekarang melalui program kebijakan azas cabotage yang kemudian diperkuat dengan program tol laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Kami berdo’a untuk kemajuan Indonesia dan berharap, kebijakan-kebijakan yang menghambat akselerasi dan kelaziman dunia pelayaran internasional dapat diselaraskan,” katanya. AJ

By admin
13 Nov 2024
131
INSA